Kedudukan Hukum Isbat Nikah Luar Negeri

Oleh : Ramdani Wahyu Sururie

Isbat nikah luar negeri merupakan kebijakan justice for all Mahkamah Agung. Sejak lima tahun belakangan ini, Mahkamah Agung telah menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan, baik secara ekonomis maupun geografis, karena fakta menunjukkan masyarakat miskin dan masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan  menghadapi kesulitan dan hambatan yang sangat serius untuk dapat mengakses pengadilan, terutama berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi, sehingga tidak sedikit masyarakat dan warga negara RI yang termarjinalkan, bahkan sama sekali tidak memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang sewajarnya. Atas kenyatan itulah kebijakan justice for all tersebut ditungkan dalam Surat Edaran Nomor 10 tahun 2010 tertanggal 30 agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang bertujuan antara lain; membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadian, meningkatkan akses terhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya dan
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan (Masrum M Noor, MH., 2011:1).

1 Beberapa fakta menunjukkan bahwa para TKI yang bekerja di luar negeri melangsungkan pernikahan secara sirri. Beberapa diantaranya terjadi di Malaysia. Oleh karena itu, KBRI di Kuala Lumpur merencanakan program Isbat Nikah (H.U Kompas: 2013).

2 Pemikahan sirri yang terjadi di luar negri, relatif banyak dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal inilah yang memicu Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang keliling ke Malaysia pada tahun 2011 dan 2012. Program ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di luar negeri, khusus untuk perkara permohonan isbat nikah. Sidang keliling di luar negeri atas permohonan isbat nikah ini umumnya dimohonkan oleh pasangan TKI yang beragama Islam untuk mengesahkan perkawinannya yang sebelumnya pernah menikah sah secara agama, tetapi belum memiliki buku nikah karena perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Mereka umumnya kesulitan dari segi transportasi dan ekonomi untuk mengesahkan perkawinannya di Indonesia (kondisi geografis yang sangat jauh). Selain alasan itu, kadang-kadang ditemukan juga adanya hambatan dari perusahaan untuk tidak meninggalkan tempat kerja mengingat target produktivitas dan beban kerja tinggi dan teramat ketat.

Informasi Lebih Lanjut dapat diunduh dibawah ini :

Download dan Lihat

Kedudukan Hukum Isbat Luar Negeri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: